ReaksiNews.com || Sukalarang – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sukalarang terus memperkuat komitmen dalam menjaga netralitas TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan perangkat desa menjelang Pilkada 2024. Sosialisasi terkait netralitas ini semakin intens dilakukan guna memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak yang seharusnya netral, Jumat (20/9/2024).
Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar, Panwaslu kecamatan sukalarang menekankan bahwa netralitas lembaga-lembaga ini adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketua Panwaslu Sukalarang, zaenudin menyampaikan bahwa TNI, POLRI, ASN, serta aparatur desa dilarang keras terlibat dalam politik praktis sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Kami berharap agar semua pihak yang memiliki kewajiban netral dapat mematuhi aturan yang ada, sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi,” ujar zaenudin.
Panwaslu Sukalarang juga melibatkan berbagai pihak dalam sosialisasi ini, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan pesan netralitas disampaikan secara luas dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
Program ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dan menjaga stabilitas serta keharmonisan di wilayah kecamatan Sukalarang.
Sosialisasi ini akan terus dilakukan secara berkala hingga hari pemilihan, demi mewujudkan pemilu yang bersih dan bebas dari intervensi politik dari pihak-pihak yang harus menjaga kenetralan.
Ketua panwaslu kecamatan sukalarang, zaenudin menekankan kembali bahwa keterlibatan aparat dalam politik praktis dapat merusak tatanan demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilihan. “Ketidaknetralan bisa memicu ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, kami mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas,” tambahnya.
Panwaslu juga bekerja sama dengan PPK setempat untuk mengawasi dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran. “Kami tidak akan ragu memberikan sanksi kepada mereka yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum dalam menjaga netralitas akan dilakukan secara adil dan transparan,” tegas zaenudin.
Masyarakat Sukalarang diharapkan turut aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran netralitas. Panwaslu telah menyediakan berbagai saluran pengaduan, baik secara langsung maupun melalui contak person yang di sediakan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan informasi secara cepat dan tepat.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan suasana Pilkada yang damai, aman, dan kondusif di kecamatan Sukalarang, serta menjamin bahwa hasil pemilu nanti benar-benar mencerminkan kehendak rakyat tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Dengan demikian, kecamatan Sukalarang diharapkan bisa menjadi contoh wilayah yang berhasil menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.
Sosialisasi ini akan terus berlangsung hingga masa tenang Pilkada, memastikan bahwa seluruh elemen yang terlibat memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
Penulis : Sandi
Editor : Admin
