ReaksiNews.com || Sukabumi – Tak sengaja saat melintas di jalan lingkar selatan Kota Sukabumi terlihat ada pelaksanaan proyek perbaikan jalan. Arus lalulintas, sehingga mengakibatkan kemacet, namun sangat disayangkan ketika dicek tak ada papan nama proyek tersebut yang terpampang.
Padahal papan proyek itu wajib dipasang agar Publik tahu berapa anggaran yang digunakan, bersumber dari mana, siapa yang mengelola dan berapa hari kerja untuk proyek pengaspalan tersebut. Memang begitu seharusnya proyek yang sumber dananya atau dibiayai oleh APBN atau APBD maka wajib hukumnya memasang plang papan proyek.
Hal ini Ajay aktivis Sukabumi berujar! Lantas bagaimana jika tidak ada plang papan proyek? Masyarakat boleh aja patut menduga ada hal janggal di proyek tersebut yang menjurus ke arah KKN. Karena sudah jelas menabrak aturan, bahkan patut diduga proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal.
Lanjut Kata Ajay” Ini salah satu dasar Hukum yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan pemasangan plang papan nama proyek yang sumber dananya dibiayai dari APBN atau APBD,” ujarnya.
1. UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP )
2. Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Selain itu UU KIP bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu Ajay mohon kepada lembaga terkait/DINAS PUPR agar menegur PT/pelaksana proyek pengaspalan jalan lingkar selatan tersebut, bila perlu diblacklist saja.
“Apalagi ini dikerjakan saat turun hujan jelas itu tidak akan benar hasilnya. Kerjaan pun dilakukan disiang hari, jelas itu sangat mengganggu arus lalulintas.”tandasnya.
Tim
