Reaksinews.com || Kota Sukabumi – Diduga oknum pendamping (PKH) adanya indikasi terkait manipulasi dan politisasi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPAK Sukabumi laksanakan audensi di aula Dinas Sosial Kota Sukabumi, Jl. Ciaul Pasir No.126, Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Rabu (07/02/24).
Audensi ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi ‘Fajar Rajasa dan beberapa Staf yang hadir, dalam hal ini audensi LSM Kompak dan Ketua KNPI serta beberapa Tokoh Cibeureum, berikan beberapa pertanyaan terkait Bansos (PKH) Program keluarga harapan.
“Tantan selaku ketua KNPI Cibeureum memaparkan, Bansos itu dibiayai oleh Uang Negara dan disalurkan kepada masyarakat dan jangan sampai bansos ini jadi pansos oleh salah satu oknum untuk mendorong kepentingan pribadinya dan kelompoknya,” katanya.
Dalam hal ini perlu kita awasi bersama-sama terutama untuk para pemuda, bagaimana bansos ini disalurkan dan disampaikan tepat pada sasarannya, kemudian jangan dimanipulasi dan dipolitisasi.
Lebih Lanjut Kepala Dinas menyampaikan, dan menjawab beberapa pertanyaan. “Tidak ada pembiayaan bansos dari Dinas Sosial yang ada itu bantuan reguler dari pemerintah pusat dan pendamping PKH itu di pilih di rekrut termasuk di berhentikan itu oleh kementrian sosial langsung, melalui Direktur jaminan sosial kemensos.
“Apabila melanggar 7 kode etik pendamping PKH, salah satunya tidak diperkenankan atau berpolitik praktis ,tim sukses, petugas pemilu, atau jadi kpps dan Panwascam,” ucapnya.
Jadi kode etik itu bila terjadi pelanggaran sangat bisa di pecat, dan untuk kewenangan tersebut itu adalah kementrian sosial usulan dari koordinator wilayah yang diketahui oleh saya selaku kepala Dinas kita akan sama-sama kroscek nanti akan ada sidang kode etik di kemensos.
Dan proses sidang nanti benar atau tidak adanya bukti-bukti, terutama saya akan komunikasikan kalo oknum itu, menurut bapak-bapak berpolitik praktis yang memang tidak boleh, “dan saya butuh bukti itu untuk memberikan dan mengambil langkah kongkrit, terangnya.
Menambahkan, Dadang Jhon dengan tegas yang sering akrab di panggil Habib Jhon. “kita akan tunggu kabar selanjutnya terkait masalah ini, dan jangan sampai di tunda-tunda, tandasnya.
Reporter : Lutfi
Editor : Arif Setiawan
