REAKSINEWS.COM || SUKABUMI – Wakil Bupati Sukabumi H Andreas meminta seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat dinas, kecamatan hingga desa memperkuat kolaborasi dan memastikan akurasi data dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
Hal itu disampaikan H Andreas saat membuka Bimbingan Teknis Laporan Konvergensi Stunting Desa Berbasis eHDW (electronic Human Development Worker) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan admin desa di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/6/2026).
Menurut Wabup, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan prevalensi stunting turun hingga 5 persen. Karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara tepat melalui pendekatan by name by address agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya berharap seluruh jajaran, mulai dari dinas, kecamatan sampai desa, memberikan perhatian serius terhadap upaya penurunan stunting. Target yang besar ini harus dicapai dengan kerja sama dan gotong royong semua pihak,” ujar Wabup.
Ia menilai peran kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia sangat strategis dalam mendukung program tersebut. Menurutnya, kualitas data yang diinput dari tingkat desa akan menentukan efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Kader Posyandu bekerja dengan penuh keikhlasan. Ketika data yang masuk baik dan akurat, maka proses tindak lanjut di perangkat daerah juga akan berjalan maksimal,” katanya.
Wabup Andreas mengajak seluruh pihak untuk mencontoh semangat dan praktik baik yang telah dilakukan sejumlah desa dalam menekan angka stunting, sehingga dapat direplikasi di wilayah lainnya.
Sementara itu, Ketua Forum KPM Kabupaten Sukabumi, Timan Sutiman mengatakan kegiatan bimtek diikuti 170 peserta yang dibagi dalam dua gelombang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam penyusunan laporan konvergensi stunting berbasis eHDW agar target kinerja tahun 2026 dapat tercapai.
Bimbingan teknis tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI secara virtual.
