REAKSINEWS.COM || SUKABUMI – Pembangunan jalan lingkungan di Kampung Ciburial Dusun Sunggapan RT/RW 01-02/10 Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, yang dibiayai Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp98 juta, menuai polemik ditengah masyarakat.
Menanggapi hal itu pihak Pemerintah Desa Bojong menjelaskan, bahwa langkah yang diambil bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi warga, dengan melakukan penyesuaian yang tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.
Proyek yang direncanakan sepanjang 485 meter, lebar 1 meter, dan ketebalan 0,12 tersebut mengalami penyesuaian setelah menerima masukan dari masyarakat setempat yang menginginkan jalan diperpanjang lagi 35 meter agar lebih banyak wilayah yang terjangkau.
“Kami menerima aspirasi warga yang menginginkan cakupan pembangunan lebih luas. Karena anggaran sudah ditetapkan, kami berusaha melakukan penyesuaian agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menambah beban anggaran,” kata Nanang Kasi Pemerintah Desa Bojong,
Dia menambahkan bahwa pihak desa telah melakukan pengawasan secara berkala dan memberikan peringatan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Daerah (TPKD) terkait kepatuhan pada spesifikasi teknis sebelum pekerjaan dimulai.
“Kita selalu mengutamakan kualitas, namun ketika ada permintaan untuk memperpanjang jalan, kami harus mencari titik temu agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Beberapa bagian memang ada variasi ketebalan, namun ini dilakukan dengan pertimbangan kondisi tanah dan distribusi beban lalu lintas di setiap ruas jalan,” ujarnya.
Mengenai dugaan perbedaan durasi pengerjaan dan alokasi upah kerja sebesar Rp18 juta, pihak desa menjelaskan bahwa data yang tercatat pada papan informasi proyek merupakan perkiraan awal, sedangkan pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan efisiensi waktu dan tenaga kerja.
“Kami bekerja sama dengan pekerja lokal yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek dengan baik dan cepat. Durasi yang lebih pendek bukan berarti mengurangi upah – justru kita bisa mengalokasikan bagian anggaran untuk memastikan kualitas material tetap terjaga, dan bahkan ada sebagian yang dialihkan untuk memperbaiki beberapa bagian jalan yang rusak di sekitar lokasi proyek,” jelas Nanang.
Terkait biaya pembuatan spanduk informasi dan prasasti, pihak desa menyatakan bahwa semua pengeluaran telah dicatat dengan jelas dan dilakukan melalui proses pemilihan yang transparan.
“Spanduk dibuat dengan ukuran yang sesuai untuk memberikan informasi lengkap kepada masyarakat, sedangkan prasasti bertujuan untuk mendokumentasikan pembangunan sebagai bukti bahwa anggaran publik telah digunakan untuk kepentingan bersama. Semua biaya tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah ini,” tambahnya.
Pihak Desa Bojong menyampaikan bahwa mereka sangat terbuka untuk menerima pemantauan dan pemeriksaan dari instansi terkait kapan saja. “Kami selalu berusaha bekerja dengan transparan dan bertanggung jawab. Semua langkah yang kami lakukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bojong, dan kami siap menjelaskan setiap detail pengelolaan anggaran serta pelaksanaan proyek ini,” pungkas Nanang.
Masyarakat sebagian juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pihak desa dalam mengoptimalkan anggaran yang ada. “Kita melihat bahwa desa memang berusaha memenuhi kebutuhan kita semua. Jalan yang dibangun sudah membantu mempermudah aktivitas kita sehari-hari, dan kita berharap ada komunikasi yang lebih baik agar semua pihak bisa memahami proses pembangunan dengan benar,” ujar salah satu warga Desa Bojong.
Timred
