ReaksiNews.com || Nasional – Slogan “Indonesia Gelap” yang digaungkan sejumlah mahasiswa selama ini, mencerminkan kritik terhadap kondisi negara saat ini. Dengan menilai bahwa Indonesia mengalami kemunduran di berbagai sektor, seperti meningkatnya utang, pengabaian kasus korupsi, rendahnya akuntabilitas, serta kesejahteraan rakyat yang terabaikan.

Slogan tersebut dijadikan simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak
kepada rakyat atau berpotensi mengancam hak-hak sipil. Aksi demonstrasi dengan slogan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

Kebijakan efisiensi anggaran dipicu oleh prioritas pemerintahan dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis. Namun, di saat yang sama, struktur kabinet pemerintahan Prabowo yang sangat besar justru menimbulkan kesan kontradiktif.

Pemerintah menyerukan efisiensi dengan pemangkasan anggaran, tetapi di sisi lain, jumlah
menteri, wakil menteri, staf ahli, staf khusus presiden, serta jajaran direktur jenderal dan departemen membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusa Putra Priode 2024–2025 kabinet Reformasi Integrasi menginisiasi PIONIR (Penggerak Intelektual Organisasi Dan Inspirasi Rakyat), terciptanya PIONIR sebagai ruang bebas berpendapat ini sejalan dengan
apa yang menjadi tujuan dari M. Jovan Khaikal (Ketua BEM NSP 2024-2025).

“Yaitu untuk mengabarkan kepada sosial, pemerintah dan kepada kawan-kawan yang berjuang bahwa
kesadaran, kepedulian serta asa dalam perubahan sosial itu hadir dan masih ada di kampus Universitas Nusa Putra,” Cetusnya dalam Press Rilis, Senin (17/3/2025).

Jovan juga menegaskan, bahwasanya Efisiensi anggaran memang diperlukan, namun seharusnya difokuskan pada pemangkasan anggaran yang tidak esensial.

“Realitas yang terjadi justru sebaliknya, dimana
sektor penting seperti pendidikan turut terkena dampaknya. Namun, jika melihat kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) 2026 yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pendukung,” imbuhnya.

Bagaimanapun, masih kata Jovan, Rakyat perlu mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat berkembang dan menjadi lebih cerdas.

“Langkah yang diambil oleh pemerintahan dalam program makan bergizi gratis tidak tepat dikarenakan ada yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat yaitu fasilitas pendidikan. Serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia,” sambungnya.

Ia menyebut, Gerakan yang muncul di Papua adalah penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Dalam kondisi saat ini, dua isu menjadi sorotan utama publik yaitu makanan dan pendidikan.

“Jika dihadapkan pada pilihan apakah lebih penting menyediakan makan siang gratis atau memberikan akses pendidikan gratis yang layak. Namun masalah makanan ini lebih dari sekedar makan siang gratis yang hanya memberikan kepuasan sementara,” jelasnya.

Menurutnya, sedangkan pendidikan, di sisi lain, adalah investasi jangka panjang yang lebih besar. Dengan pendidikan, mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, memperoleh keterampilan yang relevan, dan membawa perubahan untuk komunitas mereka.

“Sayangnya, meskipun pendidikan gratis sering dijanjikan oleh pemerintah, implementasinya masih jauh dari harapan. Pemerintah harus memperhatikan masalah pendidikan pada daerah – daerah lain di Indonesia dan salah satunya di Papua.

“Dampak efisiensi dalam sektor pendidikan sangat signifikan, mengingat anggaran untuk pendidikan merupakan elemen krusial yang seharusnya tidak mengalami pemangkasan. Pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa, namun jika
melihat data APBN, alokasi anggaran untuk sektor ini justru berada di peringkat ketujuh,” lanjutnya lagi.

Padahal, pendidikan memiliki peran fundamental dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan daya saing global, serta mempercepat kemajuan sosial dan ekonomi.

“Jika efisiensi anggaran justru memangkas sektor ini, maka dampaknya bisa sangat merugikan, mulai dari penurunan kualitas pembelajaran, terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hingga melemahnya sistem pendidikan secara keseluruhan.

“Oleh karena itu, kebijakan efisiensi MBG harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor esensial agar tidak menghambat pembangunan jangka panjang,”