REAKSINEWS.COM || SUKABUMI – Dalam sebuah pertemuan silaturahmi Badan Eksekutif Mahasiswa lintas Kampus di kota Sukabumi, pada Jumat 8 November 2024, di gedung Auditrium Institut K.H AHMAD SANUSI.
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di undang untuk memberikan pandangan soal isu yang marak di perbincangkan dan hangat di kalangan mahasiswa, di tambah isu represifitas aparat kepolisian dalam pengamanan aksi unjuk rasa beberapa minggu yang lalu terhadap mahasiswa GMNI.
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Sukabumi menyatakan sikap untuk mendukung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam mengawal isu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan ini menyoroti sejumlah permasalahan terkait tata kelola anggaran pemerintah daerah yang berpotensi merugikan keuangan daerah, Sabtu (10/11/24).
Dalam sikapnya, para mahasiswa menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk merespons temuan tersebut untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara itu diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, Sehingga, temuan BPK terkait laporan hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat ditindaklanjuti oleh APH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkait adanya perbuatan tindak pidana korupsi.
Menanggapi temuan ini, PERMAHI dan BEM di Sukabumi memutuskan untuk ikut turun membersamai GMNI.
“Mereka menyatakan, komitmen untuk ikut memantau langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pemerintah daerah, sekaligus menuntut keterlibatan aktif APH dalam mengusut dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Para mahasiswa ini merasa bahwa isu ini menyangkut hak-hak masyarakat dan menilai perlunya keterbukaan agar publik bisa ikut mengawasi proses perbaikan tersebut.
Isu ini, adalah kepentingan bersama. Pemerintah perlu transparan, dan APH juga harus aktif dalam merespon persoalan ini guna melihat segala bentuk indikasi tindak pidana di dalamnya.
“Kami bersama GMNI siap mengawal proses ini agar ada hasil yang jelas dan tidak ada pembiaran dalam kasus ini, ketika di temukan adanya indikasi tindak pidana ini harus menjadi warning agar APH mengambil langkah tegas, pokoknya kalo soal tindak pidana korupsi ini harus Primum Remedium (pidana harus di jadikan alat utama dalam penegakan hukumnya) Supaya menjadi warning untuk kedepannya ” ujar Muh. Hernadi Mulyana Ketua DPC PERMAHI Sukabumi.
Selain itu, juga beberapa perwakilan BEM Sukabumi menyampaikan, statemennya dalam diskusi ini, Presiden Mahasiswa INKHAS (Muhammad Zakaria) mengatakan, “Kami Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut KH. Ahmad Sanusi menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Sukabumi dalam langkah bersama untuk mengawal penegakan hukum yang transparan dan tegas terkait dugaan kasus korupsi di Kota Sukabumi,” ujar Zakaria (9/11/2024).
“Sebagai lembaga mahasiswa yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga nilai-nilai keadilan, BEM Institut KH. Ahmad Sanusi menganggap penting adanya pengawalan ketat terhadap proses hukum demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan,” Lanjutnya .
Kami percaya bahwa setiap bentuk penyimpangan, terutama dalam hal korupsi, adalah ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, kolaborasi dengan GMNI Kota Sukabumi merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam upaya memberantas korupsi.
BEM Institut KH. Ahmad Sanusi bersama GMNI Kota Sukabumi berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan penegakan hukum terkait kasus ini dan memastikan bahwa prosesnya berjalan tanpa adanya intervensi atau kepentingan pihak tertentu.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, untuk turut serta dalam mengawasi, mendukung, dan mendorong transparansi demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas di Kota Sukabumi,” terangnya.
Senada dengan yang lainnya Presiden Mahasiswa IMN (aceng supyan) “kami dari DEMA Institut Madani Nusantara bersepakat mengambil sikap untuk mengawal isu darurat korupsi ini bersama GMNI dan sejumlah BEM yang ada di Sukabumi.
Sikap lantang dan tidak kaku perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga yang terkait, karena isu ini memang dengan jelas sangat merugikan bagi negara dan terkhusus kota Sukabumi.
Sikap ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa di Sukabumi berkomitmen mengawal isu publik yang penting, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Mereka berharap agar langkah ini dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan di daerah Kota Sukabumi, sekaligus memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
Pernyataan dari PERMAHI dan BEM-BEM di Sukabumi menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai agent of change dan social control tetap konsisten dalam perannya sebagai pengawal dan pengawas bagi jalannya pemerintahan. Dengan sikap yang tegas ini, mereka berharap aparat hukum segera merespons isu ini demi kepentingan masyarakat luas, pungkasnya.
Sumber (HMI)
