ReaksiNews.com || Ketua Bidang Politik dan Demokrasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sukabumi mendukung langkah Inspektorat Kota Sukabumi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporapar) terkait dengan netralitas mereka menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Fizhar mengatakan, Netralitas ASN dalam konteks politik merupakan prinsip yang fundamental untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Netralitas ASN merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan kredibel. ASN diharapkan dapat bekerja profesional tanpa terlibat dalam politik praktis atau mendukung salah satu calon dalam Pilkada.
Kami mendukung penuh langkah yang diambil oleh Inspektorat Kota Sukabumi dalam melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga tidak netral, termasuk delapan ASN yang hadir bersama bakal calon wali kota Achmad Fahmi di acara pekerja sosial masyarakat (PSM) di Gunungpuyuh, serta melibatkan bakal calon wakil wali kota Andri Setyawan Hamami. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap ASN diwajibkan untuk bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Lanjut Fizhar, kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga netralitasnya, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, dan fokus pada tugas serta tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Mari kita bersama-sama menciptakan Pilkada yang damai, jujur, dan adil.
Kami dari Bidang Politik Demokrasi dan HMI Cabang Sukabumi akan terus mengawasi perkembangan situasi ini dan berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada. Kami juga mengimbau seluruh ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.
Red
