ReaksiNews.com || Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan atau pelaksanaan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
Sehingga penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah. APBD merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pembangunan daerah yang difungsikan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan daerah.
Praktek penyalahgunaan anggaran dapat terjadi pada level birokrasi dan sistem pemerintahan manapun, bahkan telah terjadi sejak zaman dulu hingga sekarang.
Terjadinya penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kebocoran anggaran terjadi di hampir semua instansi pemerintah dengan modus yang mirip.
Beberapa di antaranya berupa laporan penggunaan maskapai penerbangan fiktif, jumlah perjalanan dinas yang tidak sesuai, laporan perjalanan dinas palsu, melampirkan tiket “asli tapi palsu”, atau menyetorkan kuitansi pembelian fiktif atau sudah di-mark up.
Aliansi masyarakat Sukabumi bergerak menyoroti anggaran di sekretariat daerah kabupaten sukabumi yang di gelontorkan untuk rapat evaluasi antar SKPD yang menghabiskan anggaran
sebesar 2.4 M.
Melihat situasi hari ini kami sebagai sosial control dan agent of change wajib turun dan angkat bicara kaitan anggaran yang sangat fantastis tersebut, karena menurut kami seharusnya ketika kami menanyakan anggaran 2.4 M tersebut pihak Setda kabupaten sukabumi cepat dan tanggap merespon surat kami yang telah kami layangkan pada tanggal 08 Juli 2024.
Namun pihak terkait sampai sekarang tidak merespon hal-hal pertanyaan yang kami sampaikan dalam surat konfirmasi dan klarifikasi salah satunya yaitu menanyakan berapa kali rapat evaluasi yang menghabiskan anggaran 2.4 m tersebut di laksanakan karena menurut kami anggaran tersebut sangat besar untuk melaksanakan rapat dan seharusnya jika rapat evaluasi tersebut di selenggarakan untuk kepentingan masyarakat, kami menanyakan apa feed back balik yang di dapatkan oleh masyarakat.
Kami takutkan hari ini dalam pelaksanaan rapat evaluasi antar SKPD yang menghabiskan anggaran sampai 2.4 M tersebut menjadi ajang Bancakan untuk melakukan korupsi seperti Mark up anggaran, SPJ Fiktif, Menyetorkan Kwitansi yang telah di Mark up maka dengan itu Kami mengingatkan kepada pemerintah kabupaten sukabumi khususnya sekretariat daerah kabupaten sukabumi untuk tidak main-main dalam merealisasikan anggaran yang sangat cukup besar tersebut dan pemerintah harus tau dan paham anggaran yang di gelontorkan oleh pemerintah tersebut.
Berasal dari pajak dan harus dijadikan kepentingan dan kebahagian rakyat umum dan kami sebagai element organisasi yang tergabung di dalam aliansi masyarakat sukabumi bergerak meminta kepada pimpinan sekretariat daerah kabupaten sukabumi untuk melaporkan kepada kami sebagai masyarakat anggaran 2.4 M yang di gelontorkan oleh sekretariat daerah tersebut di pergunakan dan di salurkan kemana saja, jangan sampai ada
hal sesuatu di balik tersebut untuk meraup keuntungan pribadi
Dan memperkaya diri pribadi dan pastikan hari ini kami akan terus mengawal permasalahan ini sampai tuntas dan terang-benderang.
Nama Korlap : M.S Al Ayubi
