REAKSINEWS.COM || TONDANO – Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa untuk tahun anggaran 2026 menunjukkan tren yang kontras antara beban rutin dan pembangunan fisik. Di tengah target pendapatan yang ambisius, serapan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur terpantau masih sangat minim, berbanding terbalik dengan serapan belanja pegawai yang melaju kencang.
Hingga periode laporan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah membelanjakan dana sebesar Rp 147,22 miliar. Namun, bedah data menunjukkan bahwa 75,7% dari total belanja tersebut atau sebesar Rp 111,49 miliar habis digunakan hanya untuk Belanja Pegawai.
Sebaliknya, sektor Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik—seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum—baru menyentuh angka Rp 338,56 juta, atau tidak sampai 1% (0,64%) dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 52,73 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akselerasi pembangunan fisik di Tanah Minahasa belum dimulai secara signifikan pada awal tahun ini.
Dari sisi pendapatan, Kabupaten Minahasa berhasil mengantongi Rp 157,8 miliar. Meski demikian, struktur pendapatan masih menunjukkan ketergantungan yang akut pada Pemerintah Pusat. Dana Transfer (TKDD): Menyumbang Rp 131,19 miliar atau sekitar 83% dari total kas yang masuk.
Terealisasi sebesar Rp 26,6 miliar. Menariknya, sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah menjadi primadona dengan capaian 88,64% dari target, menunjukkan kinerja BUMD yang cukup solid.
Pajak Daerah: Masih berada di angka Rp 15,25 miliar (20,34%), yang memberikan ruang bagi optimalisasi penagihan di sisa tahun anggaran.
Beberapa poin kritis yang menjadi catatan dalam laporan keuangan kali ini adalah:
Pendapatan Hibah & Transfer Antar Daerah: Masih mencatatkan angka Rp 0 (Nihil), menandakan belum adanya aliran dana bantuan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Belum ada serapan sama sekali dari total pagu miliaran rupiah, yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Pemkab Minahasa memiliki kewajiban pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 11,87 miliar tahun ini, namun hingga saat ini belum ada realisasi pembayaran yang tercatat.
