REAKSINEWS.COM || SUKABUMI – Dugaan proyek mangkrak kembali mencuat di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kali ini, proyek milik Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi di Desa Buanajaya, Kecamatan Bantargadung, menjadi sorotan warga lantaran hingga akhir Oktober 2025 belum juga rampung.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi proyek yang tidak terurus, dengan material berserakan dan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan. Ironisnya, meski pengerjaan terhenti, papan informasi proyek masih berdiri kokoh di area kegiatan.
Proyek yang disebut sebagai pembangunan jalan lingkungan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) itu diketahui telah dimulai sejak 8 Agustus 2025, namun hingga kini tak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Sejumlah warga yang semula menyambut gembira program tersebut kini mengaku kecewa. Salah satunya (D), 54 tahun, warga Kampung Buanajaya, yang menuturkan kekecewaannya kepada awak media Pokja Warta Bersatu (PWB).
“Dari awal saya senang sekali waktu dengar jalan lingkungan akan diperbaiki, karena sudah lama rusak. Tapi sekarang malah jadi sedih, soalnya pekerjaannya ditinggalkan begitu saja sejak Agustus. Hanya sempat terlihat ada pekerjaan TPT dan gorong-gorong, setelah itu sepi,” ujarnya.
D menambahkan, di awal sempat terlihat beberapa tumpukan batu split dan material lain di lokasi, namun seiring waktu tak ada lagi aktivitas pembangunan. “Kalau dibiarkan begini, percuma. Jalan malah rusak lagi karena hujan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Buanajaya, Dina H, selaku penerima manfaat program, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan bahwa pekerjaan tersebut belum rampung.
“Kata Pak Aden, nuju ngadamelan heula di Cidahu sareng Cicurug,” tulisnya singkat saat dikonfirmasi pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengawas dari Disperkim Kabupaten Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui nomor telepon dan WhatsApp tidak membuahkan hasil lantaran nomor yang dihubungi tidak aktif.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat terkait lemahnya pengawasan internal dinas terhadap pelaksanaan proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut.
Warga berharap pihak Disperkim segera turun tangan dan menindaklanjuti persoalan ini, agar proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat tidak justru menjadi beban baru akibat kelalaian pengawasan.
“Kami hanya ingin jalan lingkungan kami cepat selesai, karena ini akses utama warga ke sekolah dan pasar,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Kasus dugaan proyek mangkrak ini menambah panjang daftar pekerjaan pemerintah daerah yang disorot publik terkait transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program pembangunan.
Reporter: Jul
Editor: Admin
