REAKSINEWS.COM || JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memunculkan pertanyaan besar. Bukan hanya mengenai siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang berada di balik operasi tersebut, dari mana sumber pendanaannya, dan untuk kepentingan siapa informasi strategis negara diduga dikumpulkan.
Pertanyaan itu mengemuka setelah Gema Goeyardi, yang dikenal dengan nama Gema The Billionaire, memaparkan sejumlah klaim mengenai dugaan operasi besar yang menurut versinya berkaitan dengan penyadapan Presiden, sabotase kebijakan pemerintah, kepentingan oligarki, hingga skenario pergantian kepemimpinan nasional.
Dalam video yang beredar di media sosial, Gema menyebut adanya dugaan pendanaan awal sebesar Rp25 triliun dengan total anggaran yang diklaim mencapai Rp50–60 triliun.
Angka tersebut menjadi salah satu bagian paling mencolok dari pemaparannya. Namun, hingga kini belum terdapat bukti transaksi, dokumen keuangan, identitas rekening, ataupun keterangan resmi penyidik yang mengonfirmasi keberadaan dana tersebut.
Rp25 Triliun Disebut sebagai Uang Muka
Gema mengklaim dana Rp25 triliun merupakan uang muka dari sebuah proyek yang menurutnya tidak hanya berkaitan dengan penyadapan, tetapi juga upaya memengaruhi stabilitas pemerintahan.
Ia menggambarkan proyek tersebut memiliki sejumlah sasaran, mulai dari pengumpulan informasi strategis, disinformasi, pembentukan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, polarisasi masyarakat, hingga dugaan upaya mendorong pergantian kepemimpinan nasional.
Menurut Gema, pendanaan awal tersebut diduga berasal dari seseorang yang disebutnya memiliki anak sedang disandera, kemudian diikuti kelompok konglomerasi dan oligarki lainnya.
Akan tetapi, Gema tidak mengungkap identitas penyandang dana tersebut maupun memperlihatkan bukti yang dapat mengonfirmasi aliran uang sebagaimana diklaimnya.
Empat Lapisan Jaringan yang Dipetakan
Dalam pemaparannya, Gema membangun sebuah kerangka dugaan jaringan yang terdiri atas empat kelompok utama.
Pertama, Grand Designer.
Kelompok ini digambarkan sebagai pihak yang merancang operasi dengan kepentingan perubahan kepemimpinan nasional, penguasaan kebijakan, dan pembagian kekuasaan.
Kedua, aktor operasional.
Kelompok ini dikaitkan dengan oknum aparat, pihak yang memiliki akses terhadap sistem penyadapan, serta operator teknologi informasi.
Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo turut disebut dalam materi tersebut. Namun, dugaan motif dan hubungan dengan pihak lain tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Ketiga, Funder atau penyandang dana.
Gema menuding adanya kelompok mafia koruptor dan oligarki yang diduga menyediakan pembiayaan untuk menjalankan operasi tersebut.
Keempat, Client atau Buyer.
Kelompok ini digambarkan sebagai pihak yang membutuhkan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan politik, bisnis, dan ekonomi.
Keempat kategori tersebut merupakan pemetaan versi Gema, bukan struktur jaringan yang telah dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum.
Enam Ribu Nomor Telepon Disebut Menjadi Sasaran
Bagian lain yang menarik perhatian adalah klaim mengenai sekitar 6.000 nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Gema mengaitkan pengumpulan informasi tersebut dengan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang penggunaannya harus mengikuti kewenangan dan prosedur hukum.
Menurut pemaparannya, informasi yang diduga dapat diperoleh meliputi komunikasi pejabat, kebijakan ekonomi sebelum diumumkan, rencana pergantian pejabat, target pemeriksaan hukum, hingga jadwal dan lokasi pergerakan Presiden serta sejumlah pejabat strategis.
Jika informasi tersebut benar-benar diperoleh dan disalahgunakan, dampaknya tidak hanya menyangkut privasi komunikasi, tetapi juga keamanan informasi negara dan kepentingan ekonomi nasional.
Meski demikian, angka 6.000 nomor beserta identitas pemilik dan jenis data yang berhasil diperoleh masih membutuhkan verifikasi penyidik.
Mengapa Oligarki dan Mafia Ekonomi Ikut Disebut?
Gema juga menghubungkan dugaan operasi tersebut dengan sejumlah sektor ekonomi strategis, antara lain pertambangan, perkebunan sawit, perdagangan ekspor, perpajakan, impor, judi online, dan narkoba.
Ia menilai informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat memberikan keuntungan kepada pihak tertentu apabila diperoleh sebelum kebijakan tersebut diumumkan secara resmi.
Beberapa kebijakan yang disebut dalam pemaparannya meliputi ekspor satu pintu, Devisa Hasil Ekspor (DHE), pemeriksaan pajak, penyitaan aset, serta penindakan terhadap kegiatan ekonomi ilegal.
Dalam konteks tersebut, Gema menyinggung praktik under invoicing dan transfer pricing yang menurutnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Dugaan yang dibangun adalah adanya kemungkinan informasi strategis digunakan untuk mengantisipasi pemeriksaan, memindahkan aset, atau melindungi kepentingan bisnis.
Namun, belum ada bukti publik yang memastikan bahwa praktik-praktik tersebut memiliki hubungan langsung dengan perkara penyadapan.
Singapura dan China Masuk dalam Peta Dugaan Kepentingan Asing
Gema secara khusus menyebut Singapura dan China dalam pemetaan kepentingan internasional.
Singapura dikaitkan dengan dugaan penggunaan perusahaan cangkang dan rekening di luar negeri sebagai tempat transit maupun penyimpanan keuntungan bisnis.
Sementara itu, China disebut dalam konteks dugaan kepentingan geopolitik dan akses terhadap informasi strategis Indonesia.
Gema bahkan menuding terdapat pihak intelijen China yang memperoleh informasi mengenai kondisi pemerintahan Indonesia.
Penyebutan kedua negara tersebut masih merupakan klaim narasumber. Belum ada bukti publik yang mengonfirmasi keterlibatan pemerintah, badan intelijen, ataupun perusahaan dari kedua negara dalam perkara penyadapan ini.
Jaringan Kekuasaan Era Sebelumnya Ikut Disinggung
Dalam bagian lain, Gema menghubungkan dugaan operasi dengan jaringan kekuasaan lama yang menurutnya kehilangan akses terhadap sejumlah kebijakan dan pengaruh politik setelah pergantian pemerintahan.
Nama Budi Arie Setiadi turut disebut dalam pembahasan mengenai dinamika politik dan dugaan konflik internal.
Materi tersebut juga mengisyaratkan adanya kelompok yang diasosiasikan dengan pemerintahan sebelumnya dan diduga memiliki kepentingan untuk mengganggu arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Isu ini kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan hubungan dengan jaringan politik era Joko Widodo.
Namun, Gema tidak menyajikan bukti langsung yang menetapkan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, maupun anggota keluarga Jokowi sebagai pemberi perintah atau penyandang dana penyadapan.
Dengan demikian, keterkaitan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta.
Kabinet Bayangan dan Dugaan Pergantian Presiden
Salah satu bagian paling kontroversial dalam video adalah pemaparan mengenai konsep yang disebut sebagai Kabinet Negara Bayangan Merah Putih.
Gema mengklaim terdapat skenario pergantian Presiden dan Wakil Presiden yang telah disiapkan.
Dalam visual presentasinya, ia menampilkan figur yang diberi label Presiden Bayangan dan Wakil Presiden Bayangan. Sosok yang disebut sebagai calon wakil presiden pengganti diberi julukan “Lurah Barat”.
Menurut Gema, skenario tersebut berkaitan dengan kepentingan kelompok yang ingin memperoleh kembali pengaruh terhadap kebijakan dan pembagian kekuasaan.
Namun, identitas figur yang ditampilkan tidak diungkap secara jelas. Tidak pula disertakan dokumen, bukti komunikasi, atau keterangan resmi yang membuktikan keberadaan struktur kabinet bayangan tersebut.
Dugaan mengenai rencana penggantian Presiden dan Wakil Presiden karena itu masih memerlukan pembuktian tersendiri.
Siapa Sebenarnya Gema Goeyardi?
Gema Goeyardi dikenal sebagai pengusaha di bidang keuangan dan pendiri Astronacci International. Profil profesionalnya juga mencatat aktivitas akademik di bidang manajemen.
Sejumlah pemberitaan menyebut dirinya pernah menjadi Penasihat Senior Kepala Staf Presiden bidang ekonomi sejak 2022, pada masa pemerintahan Joko Widodo.
Riwayat tersebut menjadi salah satu aspek yang menarik untuk ditelusuri, terutama mengenai sumber informasi yang digunakan Gema dalam menyampaikan klaim mengenai dugaan penyadapan, pendanaan, dan jaringan kepentingan politik.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah informasi tersebut diperoleh melalui dokumen, sumber internal, hasil investigasi pribadi, atau analisis terhadap berbagai informasi terbuka.
Latar belakang profesional maupun pengalaman di lingkungan pemerintahan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh klaim yang disampaikannya benar.
Penyidikan Perlu Menelusuri Sampai ke Pemberi Perintah
Dalam perkara dugaan penyadapan Presiden, penegakan hukum perlu menelusuri lebih jauh daripada sekadar pihak yang mengoperasikan perangkat atau memiliki akses terhadap sistem LIMS.
Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban:
1. Siapa yang pertama kali memerintahkan penyadapan?
2. Siapa yang memberikan persetujuan penggunaan sistem?
3. Siapa yang mengakses, menyalin, dan menyimpan data hasil penyadapan?
4. Apakah informasi pernah diserahkan kepada pihak di luar institusi?
5. Apakah ditemukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan operasi tersebut?
6. Apakah ada perusahaan perantara atau rekening luar negeri?
7. Apakah terdapat hubungan dengan kelompok bisnis atau politik tertentu?
8. Apa dasar informasi Gema mengenai dugaan dana Rp25 triliun dan anggaran Rp50–60 triliun?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk mengetahui apakah perkara ini hanya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh individu atau memiliki rangkaian kepentingan yang lebih luas.
Rp25 Triliun Menjadi Pertanyaan yang Belum Terjawab
Klaim mengenai uang muka Rp25 triliun dan anggaran Rp50–60 triliun menjadi salah satu bagian yang paling membutuhkan pembuktian.
Jika angka tersebut benar, perlu diketahui siapa penyandang dananya, bagaimana mekanisme penyalurannya, siapa penerima manfaatnya, serta apakah terdapat hubungan dengan kegiatan penyadapan.
Sebaliknya, apabila tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi, angka tersebut harus tetap ditempatkan sebagai klaim narasumber.
Kasus penyadapan Presiden Prabowo kini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang membiayai? Ke mana informasi mengalir? Dan siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan?
Publik tidak hanya membutuhkan pengungkapan pelaku teknis, tetapi juga kejelasan mengenai rantai perintah, sumber pendanaan, penerima informasi, serta pihak yang memperoleh manfaat dari dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan. (Deta)
Reaksinews.com akan terus menelusuri perkembangan perkara ini dengan mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber : RIBAKNEWS26.ID
