SekBer TPPO RI: KBRI Riyadh Harus Turun, Jangan Tutup Mata
REAKSINEWS.COM || KARAWANG – Dugaan perlakuan tak manusiawi yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi kembali memicu amarah publik! Kali ini korbannya adalah seorang PMI perempuan asal Kabupaten Karawang berinisial CC, yang diduga dijadikan budak pindah-pindah majikan oleh Syarekah Almawarid.
Hingga Minggu (8/11/2026), CC tercatat harus berpindah majikan sebanyak 15 KALI hanya dalam kurun waktu 9 BULAN!
Bayangkan pak bos! 9 bulan = 270 hari. 15 kali pindah majikan artinya rata-rata tiap 18 hari sekali CC dibuang dan dilempar ke majikan baru! Manusia apa yang kuat diperlakukan seperti barang?
Meskipun kondisi fisiknya yang kecil dinilai tak lagi mampu menanggung beban kerja, CC diduga terus dipaksa oleh pihak syarekah untuk tetap siap bekerja alias “ready kerja”.
MENJERIT MINTA TOLONG, MENTAL SUDAH HANCUR!
Melalui Posko DpNews Indonesia yang kini telah berjejaring dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO RI), CC melayangkan permohonan bantuan agar dapat dipulangkan ke Tanah Air.
Selain mengalami penurunan kesehatan fisik yang signifikan, CC diduga mengalami depresi berat akibat tekanan mental serta tindakan kekerasan fisik yang dialaminya di negara penempatan.
Perwakilan Posko DpNews Indonesia, Abel Abdul Rouf — yang akrab disapa Doel (Pembina SEKBER TPPO RI) — menyesalkan tindakan penanganan yang diterapkan oleh Syarekah Almawarid. Ia mendesak Pemerintah Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh untuk segera mengevaluasi keberadaan serta kondisi para PMI di syarekah tersebut.
“Kami menerima banyak pengaduan memprihatinkan dari para PMI di dalam syarekah. Banyak dari mereka mengalami intimidasi serta tekanan fisik dari oknum supervisor saat kondisi badan tak lagi sanggup bekerja,” tegas Doel saat memberikan keterangan.
Doel menjelaskan, sebagian besar PMI yang diberangkatkan tidak memiliki pembekalan bahasa dan pemahaman kerja yang memadai. Kondisi tersebut diperparah dengan keberangkatan secara non-prosedural (ilegal) serta tingginya tuntutan kerja dari para majikan.
“Meskipun hasil medical check-up awal menunjukkan fisik yang sehat, perlakuan tak manusiawi di syarekah membuat mental dan semangat kerja mereka runtuh. Seharusnya penanggung jawab di sana memberikan perlindungan dan pembinaan, bukan malah menekan. Kami mendesak pemerintah melalui perwakilan RI turun tangan secara serius untuk memberikan pendampingan hukum dan langkah perlindungan nyata,” tambahnya.
PIHAK PEMROSES JANJI PULANGKAN, TAPI JANGAN CUMA JANJI!
Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak pemrosesan keberangkatan CC menyatakan komitmennya untuk segera mengupayakan kepulangan PMI asal Karawang tersebut ke Indonesia dalam waktu secepatnya.
Janji itu harus dibuktikan! Jangan sampai CC bernasib sama seperti Gopar yang pulang tinggal nama! Jangan tunggu CC depresi berat lalu nekat bunuh diri baru negara bergerak!
Kasus ini menambah deretan panjang persoalan pengawasan dan perlindungan PMI di luar negeri, khususnya bagi mereka yang berada di bawah naungan perusahaan penampungan (syarekah) di kawasan Timur Tengah.
SekBer TPPO RI menegaskan: Syarekah Almawarid harus dievaluasi total! KBRI Riyadh jangan hanya jadi penonton! Kalau 1 PMI saja sudah 15 kali pindah majikan, berapa ratus PMI lain yang nasibnya sama di dalam syarekah itu?
Redaksi Reaksinews.com membuka ruang Hak Jawab seluas-luasnya bagi Syarekah Almawarid, KBRI Riyadh, dan pihak pemroses sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Laporan: Pembina SekBer TPPO RI
