REAKSINEWS.COM || BANDUNG BARAT – Alarm bahaya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali berbunyi kencang. Maraknya aduan warga KBB yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus berangkat kerja non-prosedural ke Timur Tengah hingga berujung masalah, membuat Posko Pengaduan DpNews Indonesia yang terintegrasi dengan Sekretariat Bersama Tindak Pidana Perdagangan Orang Republik Indonesia (SekBer TPPO RI) bergerak cepat.
Pada Kamis (29/10/2026), tim relawan SekBer TPPO RI mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat untuk audiensi dan meminta langkah konkret pencegahan.
Hasil audiensi tersebut sungguh mencengangkan! Fakta pahit di lapangan diungkap langsung oleh pemerintah daerah.
PENGAKUAN JUJUR DISNAKERTRANS: YANG ILEGAL LEBIH BANYAK!
Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat, Dewi Andhani, AKS.,M.Si., secara jujur mengakui beratnya tantangan yang dihadapi.
Pihaknya mengungkap, berdasarkan pendataan yang dilakukan hingga ke tingkat desa, jumlah warga yang berangkat secara non-prosedural diduga jauh lebih banyak daripada yang resmi.
“Kami sering mendata ke desa-desa, ternyata sepertinya yang berangkat non-prosedural itu lebih banyak dari yang prosedural. Akhirnya, berangkat dari data itu kami membuatkan program berupa sosialisasi hingga ke 165 desa. Kami mengundang Kepala Desa, tim penggerak PKK, RT/RW, kader Posyandu, hingga tokoh masyarakat. Kami juga bekerja sama dengan BP3MI untuk mengedukasi mereka dengan harapan informasi yang disampaikan dapat diteruskan kembali, minimal kepada orang-orang terdekat,” ujar Dewi kepada tim SekBer TPPO RI.
Program masif menyisir 165 desa di KBB pun telah dijalankan, menggandeng BP3MI, Kepala Desa, PKK, hingga kader Posyandu sebagai garda terdepan penyebar informasi bahaya PMI ilegal.
Meski demikian, Dewi mengakui evaluasi masih menjadi pekerjaan rumah.
“Kami belum bisa mengukur secara real keberhasilan sosialisasi kami, sudah sampai mana yang teredukasi hingga tidak ada lagi yang berangkat secara non-prosedural,” tambahnya dengan nada prihatin.
AKAR MASALAH: EKONOMI SULIT & RAYUAN MANIS SINDIKAT
Lebih lanjut, Dewi mengungkap akar masalah yang membuat warga KBB rentan terjerat.
Faktor ekonomi yang sulit dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) membuat masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming gaji besar puluhan juta di Dubai, Arab Saudi, dan negara Timur Tengah lainnya. Sindikat perekrut atau calo memanfaatkan celah ini dengan bujuk rayu manis, memberangkatkan lewat jalur wisata agar terkesan cepat dan mudah, tanpa memikirkan nasib dan keselamatan korban di negara konflik.
SEKBER TPPO RI: INI BUKAN SEKADAR MIGRAN, INI DARURAT TPPO!
Melalui langkah audiensi ini, Tim SekBer TPPO RI menegaskan bahwa persoalan PMI non-prosedural asal Bandung Barat bukan lagi sekadar pelanggaran administratif ketenagakerjaan, melainkan sudah mengarah pada dugaan kejahatan serius Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
SekBer TPPO RI mendorong agar sinergi 3 pilar – Pemerintah Daerah (Disnakertrans), Aparat Penegak Hukum (Polres KBB), dan Elemen Masyarakat (Desa, Tokoh Agama) – harus diperkuat total untuk memutus mata rantai sindikat dari hulu ke hilir.
“Kami apresiasi keterbukaan Disnakertrans KBB. Pengakuan bahwa yang ilegal lebih banyak adalah alarm bahwa negara harus hadir lebih keras lagi sampai ke RT/RW. SekBer TPPO RI siap kawal dan siap bersinergi sisir 165 desa itu bersama. Jangan sampai warga KBB berangkatnya mudah, tapi pulangnya tinggal nama,” tegas Tim Relawan SekBer TPPO RI.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh warga Bandung Barat: Jangan tergiur berangkat cepat tanpa prosedur! Negara penempatan Timur Tengah selain Saudi dengan sistem Syarikah resmi, banyak yang ilegal dan rawan eksploitasi!
Laporan: Tim Posko Pengaduan DpNews Indonesia / SekBer TPPO RI
