REAKSINEWS.COM || DPRD Kota Sukabumi bersama Wali Kota H. Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana turun langsung menjawab aspirasi mahasiswa dan masyarakat pada aksi unjuk rasa 1 September 2025.
Setelah massa aksi menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka di Tugu Adipura, termasuk penolakan terhadap kebijakan tunjangan DPRD yang dianggap tidak berpihak ke rakyat, Wali Kota bersama DPRD dan Forkopimda kota segera mengadakan pertemuan untuk membahas tuntutan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota dan DPRD berkomitmen untuk mengevaluasi Peraturan Wali Kota terkait tunjangan DPRD sesuai aspirasi masyarakat. Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan permintaan maaf terkait kontroversi pelaksanaan hiburan di tengah duka masyarakat dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa. Aspirasi lain yang disampaikan dalam aksi juga akan diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
Ketua DPRD Kota Sukabumi dan jajaran juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan keamanan selama penyampaian aspirasi agar demokrasi berjalan sehat dan terbuka. Respons cepat ini menandakan upaya pemerintah daerah dalam memperhatikan dan menanggapi aspirasi publik secara langsung dan transparan
Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, organisasi masyarakat, dan elemen rakyat berkumpul di Lapang Merdeka sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka bergerak menuju sejumlah titik vital seperti Polres Sukabumi Kota, Balai Kota, dan DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi dan 11 tuntutan mereka terkait isu sosial dan politik.
Aksi awalnya berjalan damai dengan orasi dan penyampaian tuntutan di depan markas kepolisian dan Balai Kota. Pemerintah dan aparat keamanan menyiagakan sekitar 800 personel gabungan untuk pengamanan.
Pada pukul 16.00 WIB, kericuhan mulai terjadi di depan kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan IR H Juanda. Sebagian massa memulai aksi pelemparan batu dan benda lain ke aparat keamanan yang berjaga. Kantor DPRD menjadi titik terjadinya bentrok antara aparat dan sebagian peserta aksi.
Polisi meringkus 13 pelajar yang diduga menjadi provokator di antara massa aksi. Sebagian pelajar tersebut dinyatakan positif narkoba setelah tes urine, sementara yang lain masih diperiksa.
Kericuhan mengakibatkan dua orang peserta aksi mengalami luka-luka. Suasana baru mereda setelah massa mulai bubar dan kembali ke Lapang Merdeka.
Pemerintah daerah dan DPRD langsung merespon aspirasi massa aksi dengan mengadakan pertemuan, menyatakan komitmen evaluasi kebijakan tunjangan DPRD yang menjadi perhatian utama massa.
Pemerintah provinsi meliburkan kegiatan belajar mengajar sekolah dan kuliah daring sebagai antisipasi gangguan saat aksi berlangsung.
Kronologi ini mencerminkan eskalasi dari aksi damai menjadi ricuh karena adanya oknum provokator, serta respon cepat pemerintah dan DPRD terhadap tuntutan masyarakat.
Tim
