REAKSINEWS.COM || SUKABUMI – Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya mengingatkan Gubernur Jawa barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terkait penggunaan APBD Provinsi Jawa barat tahun 2025 .
Yang mana menurut Rohmat Jawa barat ini sangat terkenal kultur budaya buruk dalam persoalan perealisasian anggaran terutama di bidang infrastruktur yang mana lebih banyak dugaan bancakan anggaran yang terjadi di semua bidang yang berkaitan dengan infrastruktur sehingga jelas Gubernur Jabar harus ekstra bekerja dalam aspek pengawasan” cetus Rohmat
Rohmat juga menambahkan bukan hanya pada aspek pengawasan penggunaan anggaran saja pihaknya mengingatkan Gubernur Jawa barat yang mana dalam aspek kemanusiaan pun Gubernur Jawa barat jangan terlalu obside harus ada batasan jangan sampai dengan kebaikan yang dilakukan KDM dengan turun ke setiap
Sudut masyarakat di seluruh Jawa barat mengecilkan juga fungsi pemerintah daerah di bawahnya semisalnya dengan apa yang terjadi belakangan ini KDM unjuk taring terhadap kepeduliannya dalam hal kemanusiaan untuk masyarakat namun langkah itu dinilai Rohmat sama juga membumi hanguskan peran pemerintah daerah di bawahnya bahkan citra bupati atau walikota tergerus di sana
Padahal menjadi seorang Gubernur tidak perlu juga langsung turun berbagi peran saja cukup dengan bupati dan walikota di bawahnya agar semua citra pemerintah daerah yang ada di bawah Gubernur terbangun juga bukan malah sebaliknya dengan langkah itu sama saja KDM sudah menghabisi citra kinerja yang dilakukan oleh Bupati atau pun walikota yang mana masyarakat hari ini semua teriak ke KDM” tegas Rohmat
Maka dengan adanya hal itu point penting yang disampaikan pihak Lpi adalah semua fungsi harus bisa berjalan dengan baik dan seiringan kebaikan yang dilakukan oleh KDM jelas Lpi sangat mengapresiasi dan menghormati penuh bahkan Lpi berharap KDM menjadi salah satu cikal bakal Calon Presiden ke depan.
Namun dalam konteks kebersamaan dan seiringan di tengah tengah derasnya isu sosial di setiap kota atau kabupaten yang ada di Jawa barat KDM juga harus memberikan terhadap Bupati dan Walikota agar citra dan kinerja mereka bisa terlihat ada dan nyata dimata masyarakat. pungkasnya.
Sumber : LPI
Editor : Admin
