REAKSINEWS.COM || JAKARTA, 18 OKTOBER 2026 — Nasib memprihatinkan kembali menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengadu nasib di Timur Tengah. Sebanyak empat orang Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKW) yang saat ini berada di bawah naungan Syarekah Mahara Arab Saudi, menyampaikan jeritan permohonan bantuan kepada Posko Pengaduan DpNews Indonesia yang terintegrasi dengan Sekretariat Bersama Tindak Pidana Perdagangan Orang Republik Indonesia (Sekber TPPO RI), Sabtu (17/10/2026).
Keempat PMI tersebut adalah Tarmi Setiawati (kelahiran 1983) dan Lia Dahlia (kelahiran 1976 pada KTP, namun diubah menjadi tahun 1983 pada kartu Iqomah) yang keduanya merupakan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain itu, terdapat Elly Rustianti (kelahiran 1986) asal Kota Sukabumi Jawa Barat, serta Musniah (kelahiran 1988) asal Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima, para pekerja yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut mengaku telah bekerja selama 2 hingga 4 tahun di pengerah tenaga kerja (Syarekah) tersebut. Namun, hingga saat ini mereka mengalami kesulitan besar dan terus dihalang-halangi saat mengajukan haknya untuk pulang ke Tanah Air.
Dugaan Rekayasa Kontrak dan Pengisolasian Korban
Kasus ini memicu sorotan publik terkait dugaan praktik perbudakan modern yang masih membayangi para pejuang devisa di negara penempatan. Kontrak kerja yang dijanjikan disinyalir hanya menjadi rekayasa jebakan yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan kerja bagi para PMI.
Selain tidak memilik jaminan kesehatan yang layak, janji manis mengenai 6 hari kerja dinilai hanya basa-basi formalitas. Berdasarkan kesaksian para korban, pihak Syarekah kerap memaksakan mereka untuk tetap bekerja dalam kondisi apa pun. Apabila PMI menolak atau mengeluh, pihak perusahaan tidak segan-segan menyita alat komunikasi (ponsel) mereka hingga mengurung mereka di dalam ruang isolasi.
Kondisi tersebut membuat para pekerja migran berada dalam tekanan fisik dan psikologis yang sangat berat, di mana hak asasi dan kemerdekaan mereka dirampas layaknya hamba sahaya.
Pihak Pemroses Dinilai Lepas Tangan, Ketika awak media berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak pemroses yang memfasilitasi keberangkatan para PMI tersebut, mereka hanya memberikan tanggapan singkat tanpa kepastian.
“Sedang diurus oleh orang kantor,” ujar salah satu pihak pemroses saat dihubungi.
Jawaban yang normatif ini memicu kekecewaan dari berbagai pihak penegak hukum dan pemerhati hak asasi manusia. Publik kini mempertanyakan sejauh mana peran negara dan ketegasan aparat hukum dalam memutus rantai dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta perbudakan modern yang menimpa para pahlawan devisa di Timur Tengah.
Reni Divisi antar Lembaga Sekber TPPO RI dan Abel Pembina Sekber bersama jaringan awak media terus mendorong instansi terkait, seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI/BP2MI), Kementerian Luar Negeri, dan KBRI di Arab Saudi, untuk segera turun tangan memfasilitasi pemulangan serta memberikan perlindungan hukum bagi keempat PMI tersebut.
Paul Pimum Reaksinews.com
