REAKSINEWS.COM || LEBAK – Ketua Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB Banten) DPC Kabupaten Lebak, Ujang Krisna alias Belong, mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Lebak untuk segera memperjelas status lahan parkir RS Kartini.
Desakan itu disampaikan karena lahan parkir rumah sakit tersebut diduga berdiri di atas lahan serapan kali dan memakan bantaran sungai.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pagar gedung RS Kartini tampak berdiri tepat di bantaran kali. Padahal aturan tata ruang mewajibkan adanya jarak sempadan sungai dari aliran air.
Hal tersebut sebelumnya telah dipaparkan oleh Dinas PUPR Bidang Tata Ruang Kabupaten Lebak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Lebak yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas PTSP.
Namun, lebih dari satu bulan pasca-RDP digelar, hingga kini belum ada kejelasan apakah lahan parkir tersebut legal atau ilegal. Lambannya tindak lanjut itu memicu pertanyaan dari jajaran BPPKB Banten DPC Lebak.
Belong mempertanyakan keseriusan dinas terkait dan Komisi III DPRD Lebak yang membidangi persoalan tersebut sekaligus menjadi kepanjangan tangan masyarakat.
“Kami mempertanyakan keseriusan dinas terkait dan Komisi III DPRD Lebak. Sudah lebih dari satu bulan pasca-RDP, tidak ada kejelasan apakah lahan parkir RS Kartini yang memakan bantaran kali itu legal atau ilegal,” tegas Belong.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat dugaan pelanggaran tata ruang tersebut.
Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, BPPKB Banten DPC Lebak memastikan akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Jika persoalan ini tetap dibiarkan tanpa kejelasan, saya pastikan akan melangkah ke jenjang Aparat Penegak Hukum (APH). Kami akan melaporkan dugaan pembiaran terhadap perusahaan rumah sakit swasta yang sudah bertahun-tahun semena-mena menggunakan lahan pemerintah tanpa perizinan yang jelas, karena ini sudah sangat merugikan negara,” pungkasnya.
(NA)
