REAKSINEWS.COM || SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalankan lima strategi utama untuk membangun ekosistem keterbukaan informasi publik. Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi pemerintahan, akuntabilitas kebijakan, dan partisipasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni dalam acara Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, Rabu (11/11).
Andra Soni menjelaskan, strategi pertama adalah penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini dilakukan agar tanggung jawab dan koordinasi pengelolaan informasi publik berjalan lebih terstruktur dan optimal.
Strategi kedua adalah digitalisasi layanan informasi melalui aplikasi e-PPID, sistem register permohonan terpusat, dan integrasi kanal layanan. Langkah ini untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan.
“Strategi ketiga adalah mengoptimalkan komunikasi publik dengan menjadikan media sosial di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sarana transparansi, ruang komunikasi dua arah, sekaligus instrumen penangkal disinformasi,” ujar Andra Soni.
Selanjutnya, strategi keempat direalisasikan melalui penguatan keterbukaan data pada portal Satu Data Banten.
Sementara strategi kelima adalah penguatan peran Komisi Informasi Provinsi Banten melalui dukungan program sosialisasi keterbukaan informasi di tingkat desa yang dicanangkan untuk periode 2025–2027.
Lebih lanjut, Andra Soni menuturkan, keterbukaan informasi merupakan fondasi krusial dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Namun, transparansi ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat.
Menurutnya, informasi yang terbuka merupakan salah satu instrumen pengawasan paling efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan ini dinilai memiliki dampak strategis dalam mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta membangun kepercayaan publik.
“Budaya keterbukaan harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi pada seluruh tingkatan badan publik di Banten hingga ke tingkat desa,” pungkasnya.
(Jml)
