REAKSINEWS.COM || SUKABUMI – Dunia pendidikan Kota Sukabumi diguncang skandal besar! Sebuah rekaman pembicaraan yang dibongkar oleh Paul Pimum Reaksinews pada Senin (09/11/2026), mengungkap dugaan praktik pungutan liar dan pemotongan anggaran proyek revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang nilainya fantastis, yakni mencapai 15 hingga 20 persen dari total anggaran proyek.
Kasus ini langsung menjadi sorotan tajam publik. Bukan hanya soal potongan, tapi juga soal sistem “satu pintu” penunjukan pelaksana proyek hingga dugaan aliran dana panas yang mengalir ke berbagai pihak, mulai dari koordinator lapangan, oknum aparat penegak hukum (APH), LSM, hingga lingkaran kekuasaan di tingkat daerah.
MODUS: KEPSEK CUMA DIPINJAM NAMA, DUIT DIPEGAN KOORDINATOR!
Dalam percakapan tersebut terungkap, proyek revitalisasi gelombang terbaru ini memiliki aturan main yang sangat tertutup dan berbeda dari tahun sebelumnya. Jika dulu sekolah masih punya keleluasaan menunjuk pelaksana swakelola secara mandiri, kini seluruh tim pelaksana, perencana, hingga pengawas diduga telah dipaketkan dan ditentukan langsung oleh pihak-pihak tertentu di tingkat atas.
Pemotongan anggaran yang dipatok 20 persen tersebut dikolektifkan melalui tangan-tangan perantara di lapangan. Kepala sekolah dan bendahara sekolah diduga hanya dipinjam nama serta tanda tangannya semata untuk proses administrasi pencairan dana bantuan, sementara kendali keuangan dipegang penuh oleh koordinator pelaksana.
Untuk revitalisasi gelombang pertama, muncul sosok berinisial “Y” yang dituding sebagai koordinator yang mengamankan dana 20% dari sekolah penerima bantuan.
Aliran dana panas tersebut juga *disebut-sebut* terbagi ke dalam berbagai pos pengondisian, termasuk:
Pengondisian Keamanan & Media: Sebagian dana dialokasikan untuk mengamankan pihak-pihak seperti oknum yang menggiring proyek revitalisasi, APH, LSM dan media agar proyek tidak menjadi polemik di publik.
Lingkaran Kekuasaan Eksekutif: Sejumlah kode dan nama pejabat teras daerah turut disebut dalam pusaran aliran dana yang dikumpulkan melalui koordinator proyek tersebut.
SDN LAMPING 2 JADI SOROTAN: DUIT BELUM CAIR, PROYEK SUDAH JALAN!
Untuk proyek revitalisasi SDN gelombang kedua, menurut beberapa sumber, proyek tersebut dikawal melalui aspirasi giringan Dewan DPRD Kota Sukabumi. Salah satunya adalah SDN Lamping 2.
Menurut sumber yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya kepada awak media (07/11/2026), pencairan uang anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan tersebut sampai hari ini belum cair. Tapi kenapa proyek pembangunan tersebut sudah dimulai?
“Itu anggaran dari mana? Jangan-jangan diborongkan sama pihak ketiga, sementara ini sifatnya swakelola,” ujar sumber sambil menutup pembicaraan via teleponnya.
Untuk memastikan, pada Minggu (08/11/2026) awak media cek lokasi. Kata warga setempat, sejak media datang saat itu, proyek tersebut diliburkan.
Kaitan dengan 10 proyek pembangunan revitalisasi sekolah SDN di gelombang kedua, untuk mengumpulkan upeti dari para pihak sekolah tersebut muncul inisial “N” dan “P”. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut awak media masih terus melakukan penelusuran.
KUALITAS BANGUNAN TERANCAM MEROSOT, CUMA SISA 60%!
Dampak paling mengkhawatirkan dari pemotongan anggaran hingga 20 persen ini jatuh pada mutu fisik bangunan sekolah itu sendiri. Berdasarkan estimasi teknis yang dibahas dalam percakapan tersebut, nilai riil material yang benar-benar diterapkan pada bangunan fisik sekolah diperkirakan hanya menyisakan sekitar 60 hingga 65 persen saja dari total anggaran awal.
Artinya, anak-anak kita belajar di gedung yang dibangun dengan bahan yang sudah disunat!
Kondisi ini dikhawatirkan memicu penurunan kualitas konstruksi bangunan sekolah secara drastis, serta berpotensi menimbulkan keterlambatan pengerjaan proyek yang semestinya sudah rampung sesuai target waktu yang ditentukan.
DESAKAN AUDIT INVESTIGATIF: KEJAKSAAN & KPK HARUS TURUN!
Menurut Paul, akibat dipungli terlalu tinggi, kualitas bangunan terancam merosot.
Kasus yang dibongkar melalui rekaman ini memicu desakan kuat dari berbagai kalangan agar institusi penegak hukum independen segera turun tangan. Masyarakat dan para pemerhati dunia pendidikan berharap adanya audit investigatif secara menyeluruh untuk mengusut tuntas siapa saja aktor intelektual di balik pemotongan anggaran pendidikan demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa.
Redaksi Reaksinews.com senantiasa menyediakan ruang Hak Jawab dan koreksi yang seluas-luasnya bagi para pihak terkait, termasuk pihak Walikota, DPRD Kota Sukabumi, Dinas Pendidikan, serta pihak-pihak berinisial Y, N, dan P, sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
Laporan: Tim Investigasi Reaksinews.com
